Demokrasi
Konstitusional di Indonesia
Era 1950 - 1959 adalah era di mana
Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Periode
ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Masa demokrasi
konstitusional yang parlementer, presiden sebagai lambang atau berkedudukan
sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini
peranan parlemen, akuntabilitas politik / (kewajiban dan tanggung jawab
pemangku jabatan untuk mengambil kebijakan dan melakukan langkah – langkah)
untuk kepentingan publik sangat tinggi dan berkembangnya partai - partai
politik. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi
politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini:
1.Kabinet
Natsir (6 september 1950 - 21 maret 1951)
Kabinet pertama di pemerintahan
Indonesia. Kebinet ini berasal dari partai Masyumi dengan Muh.Natsir sebagai
perdana menteri. Selama pemerintahan kabinet Natsir, Indonesia tergabung dalam
Perserikatan Bangsa – Bangsa / PBB. Penyebab kemuduran kabinet ini adalah upaya
memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda belum berhasil dan adanya
mosi tidakpercaya dari PNI menyangkutpencabutan peraturan pemerintah mengenai
DPRD dan DPRDS yang dinilai hanya menguntungkan partai Masyumi.
2.Kabinet
Sukiman (27 april 1951 - 3 april 1952)
Selaku perdana menteri adalah Sukiman
Wiryosanjoyo. Tidak banyak program – program dari kebinet ini yang berjalan
dengan lancar munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan,
masalah Irian Barat belum juga teratasi serta hubungan Sukiman dengan militer
kurang baik yang menghambat program kerja mereka. Tindakan Sukiman dipandang
telah melanggar politik luar negera Indonesia yang bebas dan aktif karena lebih
condong ke blok barat.
3.Kabinet
Wilopo (3 april 1952 - 3 juni 1953)
Dipimpin oleh Mr. Wilopo. Salah satu
Program penting kabinet ini adalah menyelenggarakan pemilihan umum,
mengupayakan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Pada masa kabinet
Wilopo terjadi permasalahan seperti peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu peristiwa
pengepungan istana oleh pihak militer. Selain itu juga terjadi peristiwa
Tanjung Morawa yakni persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Akibatnya peristiwa ini muncullah mosi tidak percaya dari serikat tani
Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan
mandatnya ke presiden.
4. Kabinet
Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kebijakan dari kabinet Ali yaitu
meningkatkan kemakmuran dan keamanan serta segera menyelenggarakan pemilu.
Salah satu prestasi dari kabinet Ali adalah berhasil melaksanakan KAA di
Bandung. Permasalahan yang dihadapi pada masa kabinet Ali yakni terjadi
peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam
tubuh TNI – AD yang merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952 Bambang Sugeng sebagai kepala staf AD
mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet.
5.Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Keberhasilan dari kabinet Burhanuddin
Harahap adalah penyelenggaraan Pemilu pertama yang demokratis. Menghasilkan 4
partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI, NU, Masyumi dan
PKI. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH
Nasution sebagai staf AD. Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet
Burhanuddin dianggap selesai
6. Kabinet
Ali Sastroamijoyo II (20 maret 1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet
ini merupakan hasil koalisi 3partai yaitu PNI, Masyumi dan NU.Pada masa kabinet
Ali II dibatalkannya seluruh hasil perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei
1956.Dampaknya banyaknya pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada
orang Cina.Karena adanya kelompok anti – cinajadi timbullah perpecahan di
berbagai daerah dan diantara Masyumi dengan PNI.
7. 9 April 1957- 5 Juli
1959 - Kabinet Djuanda
Program
dari kabinet ini adalah terbentukanya Dewan nasional untuk menampung aspirasi
rakyat.Kabinet Djuanda juga mengatur mengenai peraturan kelautan.Melalui
deklarasi Djuanda menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah
Indonesia.Jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh kegagalan menghadapi pergolakan
di daerah, keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk.Berakhir saat
presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak
baru sejarah RI yaitu demokrasi terpimpin.